Google Ads telah menjadi salah satu layanan yang efektif dalam mempromosikan bisnis bagi para pengiklan. Namun, sejak 1 Oktober 2019, Google Indonesia memberlakukan kebijakan baru terkait pajak. Yaitu dengan penambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk layanan Google Ads.
Pembaruan kebijakan ini mempengaruhi pengelolaan faktur pajak yang terkait dengan penggunaan Google Ads. Untuk memudahkan pengiklan dalam mengelola faktur pajak Google Ads, berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti.
Pembaruan Kebijakan Pajak Google Ads
Dengan adanya pembaruan kebijakan pajak Google Ads, pengiklan perlu memahami perubahan yang terjadi dan menyesuaikan proses pengelolaan faktur pajak mereka. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai pembaruan kebijakan pajak iklan Google:
1. Penambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Sejak 1 Oktober 2019, Google Indonesia menerapkan PPN sebesar 10% untuk layanan Google Ads. PPN ini diberlakukan untuk setiap transaksi iklan yang dilakukan melalui platform Google Ads. Dampak utama dari penambahan PPN ini adalah adanya peningkatan biaya iklan yang harus ditanggung oleh pengiklan dengan mengalokasikan dana tambahan sebesar 10% dari biaya iklan untuk membayar PPN.
Selain itu, pengiklan juga perlu memastikan bahwa faktur pajak yang dikeluarkan mencakup PPN sebesar 10%. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Dengan memperhitungkan penambahan PPN ini secara cermat dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan, pengiklan dapat mengelola faktur pajak Google Ads dengan baik.
2. Informasi Pajak dalam Akun Google Ads
Pengiklan diwajibkan untuk mengisi informasi pajak yang benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini meliputi nomor pajak, alamat, dan rincian lainnya yang diperlukan untuk pelaporan dan pemenuhan kewajiban pajak.
Penting bagi pengiklan untuk secara berkala memeriksa dan memperbarui informasi pajak dalam akun Google Ads mereka sesuai dengan perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan. Hal ini akan memastikan bahwa data pajak yang digunakan dalam transaksi iklan dan pelaporan keuangan tetap valid dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
3. Laporan Pajak Bulanan
Google Ads juga menyediakan laporan pajak bulanan yang memudahkan pengiklan dalam memantau dan melaporkan transaksi iklan mereka. Laporan ini mencakup informasi tentang PPN yang dibayarkan, transaksi iklan, tanggal pembayaran, jumlah PPN yang terkait, dan informasi lain yang diperlukan untuk keperluan pelaporan pajak.
Dengan adanya laporan pajak bulanan, pengiklan dapat dengan mudah melacak dan memonitor pengeluaran iklan mereka serta memverifikasi jumlah PPN yang telah dibayarkan. Laporan ini memberikan pengawasan yang kuat terhadap transaksi iklan dan membantu pengiklan memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat dalam pengelolaan biaya iklan mereka di platform Google Ads.
Langkah-langkah Mengisi Formulir Pajak Google Ads
Mengisi formulir pajak Google Ads merupakan tindakan penting yang harus dilakukan oleh pengiklan untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan mengelola faktur pajak dengan baik.
Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, pengiklan dapat dengan mudah mengisi formulir pajak yang disediakan oleh Google dan memenuhi kewajiban pelaporan pajak mereka dengan akurat. Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah yang dapat diikuti untuk mengisi formulir pajak Google Ads dengan benar.
- Akses Akun Google Ads
Langkah pertama, Anda perlu masuk ke akun Google Ads menggunakan kredensial yang sesuai.
- Buka Pengaturan Pajak
Setelah berada di dalam akun Google Ads, pilih akses pengaturan pajak yang ada pada menu pengaturan akun.
- Isi Informasi Pajak
Selanjutnya, isi formulir pajak dengan informasi yang diminta, seperti nomor NPWP, alamat, dan detail perusahaan Anda. Pastikan semua informasi yang dimasukkan akurat dan sesuai dengan dokumen perpajakan yang Anda miliki.
- Simpan Perubahan
Langkah terakhir, setelah mengisi formulir pajak, jangan lupa untuk menyimpan perubahan yang telah Anda buat.
Cara Mengelola Faktur Pajak Google Ads
Mengelola faktur pajak iklan Google adalah langkah penting dalam mengatur keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan pengiklan. Berikut ini adalah panduan singkat mengenai cara mengelola Faktur Kampanye Google agar pengiklan dapat menghadapinya dengan lebih mudah dan efisien
1. Simpan dan Organisir Faktur Pajak
Penting untuk menyimpan semua faktur pajak yang diterima dari Google dan mengorganisasinya dengan baik. Hal ini akan memudahkan dalam pengaplikasian dan pelaporan pajak di kemudian hari.
2. Periksa Konsistensi dan Kelayakan Faktur
Sebelum membayarkan faktur kampanye Google, pastikan untuk memeriksa konsistensi dan kelayakan faktur tersebut. Periksa apakah nomor faktur, tanggal, jumlah pajak, dan informasi lainnya sesuai dengan transaksi yang dilakukan.
3. Catat Pembayaran dan Bukti Transfer
Setelah membayarkan faktur pajak, penting untuk mencatat pembayaran dan menyimpan bukti transfer. Hal ini akan mempermudah dalam pembukuan dan auditan di masa mendatang.
4. Konsultasikan dengan Ahli Pajak
Jika Anda menghadapi kesulitan dalam mengelola faktur iklan Google atau memiliki pertanyaan terkait peraturan perpajakan yang berlaku, sebaiknya konsultasikan dengan ahli pajak atau perusahaan jasa perpajakan yang kompeten. Mereka dapat memberikan panduan dan bantuan yang dibutuhkan.
Mengelola faktur iklan Google merupakan tanggung jawab yang penting bagi pengiklan. Dengan pemahaman yang baik mengenai pembaruan kebijakan pajak, langkah-langkah mengisi formulir pajak, cara mengelola faktur pajak, Anda dapat mengelola dengan lebih efektif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam mengelola faktur pajak dan kampanye iklan Google secara keseluruhan, Herco Digital sebagai ahli dalam layanan iklan Google, dapat memberikan solusi yang efektif dan profesional untuk kebutuhan pemasaran bisnis Anda. Kunjungi halaman jasa iklan Google Ads Herco Digital dan hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengelola faktur pajak serta kampanye iklan Google Anda.
